Kawasan Mestong tercatat ada 203 sumur aktif yang dilaporkan oleh para kontraktor sumur. Tetapi dari hasil pemeriksaan ke lapangan, tercatat ada 212 sumur. “Ini membuktikan, jika pihak kontraktor tidak transparan dalam melaporkan jumlah sumur yang mereka kelola. Tentunya ini merugikan pemerintah,” tegas Sugandi, Kasi Migas Dinas ESDM Muarojambi, kemarin (9/5).

Sementara, dari hasil kroscek tim pemerintah terkait jumlah sumur gas di Kecamatan Tempino, ternyata ditemukan sembilan sumur gas yang tidak dilaporkan pihak kontraktor. Menurut Sugandi, ada kemungkinan sembilan sumur itu sengaja ditutup-tutupi oleh pihak kontraktor.

Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Muarojambi Syafei, selain membagikan masker, pihaknya juga meminta warga untuk mengindari debu yang ditimbulkan akibat truk batu bara.

“Kalau debunya berasal dari truk batu bara bisa disiram dengan air. Namun, jika warga suduh terjangkit penyakit saluran pernafasan harap segera ke puskesmas, karena obatnya sudah disiapkan,” ujarnya ketika ditemui di ruang kerja, kemarin (1/5).

MUAROJAMBI - Bupati Muarojambi Burhanuddin Mahir mulai gerah dengan melihat truk-truk bertonase tinggi yang melintasi Kabupaten Muarojambi. Ini terutama di Desa Sembubuk hingga Desa Simpang Limo, Kecamatan Jaluko, yang mengalami kerusakan jalan yang cukup serius. “Sebenarnya itu tidak boleh terjadi, dan nampaknya perlu ditegaskan lagi aturan kepada sopir truk,” tegasnya, Jumat (20/4) lalu.

Sementara, dari keterangan warga Desa Simpang Limo, diketahui jika kendaraan bertonase tinggi tersebut kerap melintasi desa mereka pada malam hari. Hal ini dilakukan para sopir truk tersebut agar dapat menghindari pengawasan dari Dinas Perhubungan. Sehingga mereka bisa sampai tujuan tanpa mendapatkan pemeriksaan.

“Mobil-mobil ini lewat malam hari, nanti siangnya pas sudah kosong baru balik,” ujar Edi, warga Desa Simpang Limo.

MUAROJAMBI - HINGGA kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muarojambi masih minim tenaga penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Tenaga PPNS ini biasanya ditempatkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dari informasi yang ada, hanya ada dua SKPD yang memiliki tenaga PPNS tersebut, yakni Dinas Perhubungan dan Satpol PP.

Untuk diketahui, akibat tak adanya PPNS di setiap SKPD, maka sistem pengawasan kedisiplinan PNS masih dipegang oleh dinas. Seperti di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muarojambi. “Untuk PPNS, kita memang belum ada,” ungkap Kepala Dinas Koperindag Muarojambi Ulil Amri.

Karena itu, untuk pengawasan PNS di dinas yang satu ini, dilakukan oleh pihak mereka sendiri. Tak ada pihak lain yang mengawasi kegiatan para pegawainya.

Dinas lainya yang belum memiliki PPNS, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Tata Kota. Hal ini langsung dibenarkan Kepala Dinas Pemadaman dan Tata Kota Muarojambi Taufik. “PPNS kita memang belum ada. Namun kita sudah mengajukanya ke BKD. Tapi ya sampai sekarang belum turun juga,” jelas Taufik.

MUARO JAMBI - Tunjangan profesi pendidik (TTP) atau tunjangan sertifikasi guru untuk kabupaten Muaro Jambi tahap I akan cair akhir April ini. Hal ini dikatakan Sekretaris Dinas Pendidikan Muaro Jambi, Azwar, Rabu (11/4) diruang kerjanya. 

 "Tahap pertama akhir April ini, untuk tiga bulan, Januari sampai Maret 2012" katanya.

Azwar mengatakan, untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru, dinas pendidikan kabupaten Muaro Jambi akan melaksanakan sesuai prosedur. "Tidak ada pemotongan dari Diknas untuk hal yang tidak jelas," ujarnya.

MUAROJAMBI - BUPATI Muarojambi Burhanuddin Mahir menginstruksikan kepada para pejabat untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Ini diberlakukan terhitung Senin (9.4) mendatang. “Jadi seluruh kendaraan dinas (roda dua dan empat) pemerintah tak diperkenankan menggunakan BBM bersubsidi. Kalau melanggar ada sanksinya, yakni bisa kita pecat,” tegasnya seusai memimpin rapat tertutup dengan seluruh kepala SKPD, Kamis (5/4) lalu.

Tak tanggung-tanggung, bagi pejabat yang nantinya kedapatan menggunakan BBM bersubsidi, maka bupati akan memberhentikan (pecat) dari jabatannya, sedangkan pegawai negeri sipil (PNS) akan diberikan teguran. Sebab jika mereka masih menggunakan minyak bersubsidi.

Wakil Bupati Muarojambi Kemas Muhammad Fuad, menilai banyak SKPD dalam kegiatan Musrembang mengajukan usulan yang kurang tepat. Sehingga beliau menghimbau kepada setiap SKPD untuk lebih cermat mengajukan usulan program pembangunan.

Dengan lebih selektifnya SKPD dalam memilah usulan dari tingkat desa, maka baru nantinya akan ditemukan program yang masuk skala prioritas, “ programnya harus yang bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Itu yang lebih di prioritaskan,” ujarnya kemarin (4/4).

Hal ini dilakukan, dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Muarojambi , dimana semua program kegiatan yang dilakukan, harus masuk skala prioritas. Dimana program kegiatanya  mencakup pada peningkatan akses dan kualitas elayanan pendidikan dan kesehatan.